Masa Awal Kemerdekaan
Keadaan ekonomi di
Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran
beberapa mata uang yang tidak terkendali, sementara Pemerintah RI belum
memiliki mata uang. Ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah
RI pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia
Belanda, dan mata uang De Javasche Bank.
Diantara ketiga mata
uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang
Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga mata uang Jepang tersebut
menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yang paling menderita adalah
petani, karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang.
Kekacauan ekonomi
akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI (Allied Forces
Netherlands East Indies) Letjen Sir Montagu Stopford yang pada 6 Maret 1946
mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah
diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah RI,
karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan
mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik. Namun protes keras ini
diabaikan oleh AFNEI. Mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai
operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian
nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan
pemerintah RI dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional.
Karena protesnya tidak
ditanggapi, maka pemerintah RI mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh
rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini
sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali
pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional.



Mata Uang NICA
Oleh karena AFNEI
tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946
pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI. Sejak saat itu mata uang
Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan
tidak berlaku lagi. Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu
ORI dan NICA. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya.
Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang NICA hanya diakui oleh
AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini
mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah RI dari
pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI.
Untuk mengatur nilai
tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah RI pada tanggal
1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo
menjadi Bank Negara Indonesia (BNI). Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga
telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi
Bank Rakyat Indonesia (BRI) danTyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan
Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos dan
akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Semua bank ini
berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah RI. Fungsi utamanya
adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam
lalu lintas pembayaran.
Terbentuknya Bank
Indonesia
Jauh sebelum
kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan
internasional. Sementara di daratan Eropa muncul lembaga perbankan sederhana,
seperti Bank van Leening di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian
dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama. VOC
di Jawa pada 1746 mendirikan De Bank van Leening yang kemudian menjadi De Bank
Courant en Bank van Leening pada 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir
di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24
Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama
De Javasche Bank (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun bank tersebut beroperasi
dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari penguasa Kerajaan Belanda, hingga
akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.
Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan "Jajasan Poesat Bank Indonesia" dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.
0 komentar:
Post a Comment